FLORESTODAY.COM, MABAR – Belakangan ini, perhatian publik tertuju pada meninggalnya seorang dokter muda yang dikenal sebagai dr. Icha. Peristiwa tersebut memicu diskusi luas mengenai dugaan intimidasi terhadap tenaga medis saat menjalankan tugas pelayanan kesehatan. Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, penting untuk diingat bahwa penyebab pasti peristiwa tersebut dan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum masih berada dalam proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, seluruh pihak patut menghormati asas praduga tak bersalah dan tidak menarik kesimpulan sebelum proses hukum selesai.

Namun demikian, terlepas dari bagaimana hasil penyelidikan nantinya, satu persoalan mendasar layak menjadi perhatian bersama, yaitu bagaimana negara memberikan perlindungan hukum kepada tenaga medis yang setiap hari berada di garis depan pelayanan kesehatan.

Tenaga Medis Berhak Bekerja dalam Lingkungan yang Aman

Profesi dokter merupakan profesi yang mengemban tanggung jawab besar. Dalam kondisi tertentu, terutama di Instalasi Gawat Darurat (IGD), seorang dokter dituntut mengambil keputusan medis secara cepat berdasarkan standar profesi, standar pelayanan, dan kondisi klinis pasien. Keputusan tersebut tidak selalu dapat memenuhi harapan semua pihak, tetapi harus tetap didasarkan pada pertimbangan ilmiah dan etika profesi.

Karena itu, hukum memberikan perlindungan kepada tenaga medis agar dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa takut terhadap ancaman, tekanan, maupun intimidasi. Perlindungan tersebut merupakan bagian dari jaminan negara untuk memastikan pelayanan kesehatan dapat berlangsung secara profesional dan berkesinambungan.

Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Kesehatan

Melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, negara menegaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum selama menjalankan profesinya sesuai standar profesi, standar pelayanan, standar operasional prosedur, serta kode etik.

Makna perlindungan hukum tidak hanya terbatas pada pembelaan ketika tenaga medis menghadapi gugatan hukum, tetapi juga mencakup perlindungan dari tindakan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas, termasuk ancaman, kekerasan, maupun intimidasi.

Dengan demikian, setiap tenaga medis memiliki hak untuk bekerja dalam lingkungan yang aman, bermartabat, dan bebas dari tekanan yang dapat memengaruhi independensi profesionalnya.

Apakah Intimidasi Dapat Menjadi Persoalan Hukum?

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, tidak sedikit orang menganggap membentak, memaki, atau memberikan tekanan verbal sebagai hal yang biasa terjadi ketika emosi memuncak. Padahal, apabila tindakan tersebut dilakukan dengan cara yang melanggar hukum dan memenuhi unsur tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk-bentuk intimidasi dapat berupa ancaman, penghinaan, tekanan psikologis, tindakan yang menghalangi seseorang menjalankan pekerjaannya, maupun perbuatan lain yang menimbulkan rasa takut. Namun, apakah suatu perbuatan benar-benar memenuhi unsur pelanggaran hukum harus dibuktikan melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian di pengadilan, bukan hanya berdasarkan opini publik.

Karena itu, setiap dugaan intimidasi terhadap tenaga medis harus ditangani secara objektif dengan mengedepankan alat bukti dan prinsip due process of law.

Tanggung Jawab Rumah Sakit

Perlindungan terhadap tenaga medis bukan semata-mata menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan juga memiliki kewajiban menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Hal tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan sistem keamanan yang memadai, prosedur penanganan konflik dengan pasien maupun keluarga pasien, mekanisme pelaporan apabila terjadi intimidasi atau kekerasan, pendampingan hukum bagi tenaga medis yang menghadapi persoalan hukum akibat pelaksanaan tugas, serta dukungan psikologis bagi tenaga kesehatan yang mengalami tekanan kerja.

Budaya perlindungan seperti ini merupakan bagian dari manajemen risiko rumah sakit sekaligus bentuk penghormatan terhadap profesi tenaga medis.

Masyarakat Juga Memiliki Peran

Pelayanan kesehatan merupakan hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan. Pasien dan keluarga tentu memiliki hak untuk memperoleh informasi, menyampaikan keberatan, bahkan mengajukan pengaduan apabila merasa dirugikan. Namun, seluruh hak tersebut harus dijalankan melalui mekanisme yang disediakan oleh hukum dan etika pelayanan kesehatan.

Perbedaan pendapat terhadap tindakan medis tidak boleh diselesaikan dengan ancaman, kekerasan, atau tekanan kepada tenaga kesehatan. Sebaliknya, komunikasi yang baik dan penyelesaian melalui mekanisme yang sah akan memberikan perlindungan bagi semua pihak, baik pasien maupun tenaga medis.

Penutup

Peristiwa yang menjadi perhatian publik belakangan ini hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat sistem perlindungan hukum bagi tenaga medis di Indonesia. Apa pun hasil penyelidikan nantinya, keselamatan dan rasa aman tenaga medis merupakan kepentingan bersama.

Dokter, perawat, bidan, dan seluruh tenaga kesehatan adalah garda terdepan pelayanan publik. Mereka menjalankan profesinya berdasarkan ilmu pengetahuan, etika, dan sumpah profesi. Karena itu, mereka berhak memperoleh perlindungan hukum yang memadai agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional tanpa dibayangi rasa takut.

Negara, rumah sakit, organisasi profesi, aparat penegak hukum, dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk membangun lingkungan pelayanan kesehatan yang aman, bermartabat, dan berkeadilan. Sebab, ketika tenaga medis terlindungi, maka pada akhirnya masyarakatlah yang akan merasakan manfaat dari pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Oleh: Elyza Zainudin, S.H., M.H.
Advokat – Inbisnis Law Firm

(Redaksi)

Ingin menikmati liburan di Labuan Bajo dengan lebih nyaman tanpa kesalahan yang sering terjadi selama perjalanan? Percayakan perencanaan perjalanan Anda pada standar premium Labuan Bajo Holiday.

Pesan paket wisata Labuan Bajo melalui WhatsApp +62 811 3835 366 atau+62 812 9111 1137, atau kunjungi Instagram LABAHO!